CIKARANG PUSAT — Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa penanganan banjir tahunan di wilayah Kabupaten Bekasi perlu solusi kongkrit. Dimana, dalam penangananya tidan hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pengembalian fungsi lahan dan penataan lingkungan. Banyaknya bangunan liar, aset yang menjorok ke sungai, serta penyempitan saluran air menjadi faktor penyebab banjir.
“Contohnya, saat peninjauan di sekitar RSUD, ditemukan bangunan warung yang menghambat aliran air. Bangunan tersebut dibongkar, namun pemerintah tetap memberikan solusi dengan memfasilitasi pedagang agar tetap bisa berusaha di area yang tidak mengganggu fungsi drainase,”ujarnya.
Penertiban serupa juga dilakukan pada jembatan sempit, bangunan liar, serta aset yang berdiri terlalu dekat dengan sungai. Selain itu, penanganan sampah menjadi bagian penting karena penumpukan sampah turut memperparah banjir.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan atau sampah. Bangunan liar dan tata ruang yang tidak sesuai juga menjadi penyebab utama banjir,” ujar Asep.
Maka dari itu, dalam penanganan banjir ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penanganan sungai, tanggul, dan kebijakan tata ruang.
Asep menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pengendalian alih fungsi lahan dan moratorium perizinan perumahan di wilayah rawan banjir.
“Saya sependapat dengan Pak Gubernur. Banyak kawasan yang tadinya daerah resapan air, sekarang berubah menjadi perumahan. Airnya lari ke mana? Ini yang harus kita evaluasi bersama,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan fokus pada pengendalian tata ruang, penertiban bangunan liar, serta inovasi teknis seperti sodetan dan normalisasi sungai, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BWS.
“Ini memang dampak perencanaan di masa lalu. Sekarang tugas kita adalah mencari solusi agar banjir bisa dikurangi dan tidak terus menjadi masalah tahunan bagi masyarakat,” pungkasnya.
