KARAWANGTIME.COM — Proyek normalisasi drainase di Dusun Karees, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, disorot warga akibat dugaan pelaksanaan yang amburadul dan tak sesuai spesifikasi.
Pekerjaan pemasangan U-Ditch, beton precast penutup saluran senilai Rp188.956.000 yang bersumber dari APBD Karawang 2025 itu dinilai dikerjakan asal-asalan dan minim pengawasan.
Tim karawangtime.com menemukan sejumlah kejanggalan. Pemasangan U-Ditch tampak tidak merata, bergelombang, dan diduga tidak menggunakan dudukan mortar sebagaimana standar teknis seharusnya.
Sejumlah warga bahkan terpaksa memasang sendiri U-Ditch di depan tempat usaha mereka karena tidak dipasang oleh kontraktor pelaksana.
“Dari dekat memang terlihat rapi, tapi kalau dilihat dari keseluruhan jalurnya melenceng, bergelombang. Bahkan tutupnya tidak lengkap, saya harus pasang sendiri,” ujar KS, salah satu warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi proyek, Sabtu (31/5/2025).
Proyek Normalisasi Drainase Jalan Manunggal ini tercatat memiliki panjang 116,40 meter, menggunakan U-Ditch berukuran 50×50 cm. Pelaksana kegiatan tercatat adalah CV TYAMA LOGIE dengan kontrak bernomor 027.2/094/06.201.0012.174/KPA SDA/PUPR, dengan waktu pengerjaan selama 60 hari kalender.
Namun hingga kini, pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang dinilai nyaris tidak tampak. Seorang pekerja yang ditemui di lokasi bahkan mengaku tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana pekerjaan yang sedang digarapnya.
“Saya baru dua hari kerja di sini, tidak tahu siapa pelaksananya. Pengawas juga jarang kelihatan. Menurut saya pribadi, hasilnya memang tidak rapi, banyak yang melenceng,” ujar pekerja tersebut yang enggan disebut namanya.
Kepala Kelurahan Palumbonsari, Achmad Rivaldi, saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan langsung terkait keluhan warga, namun berjanji akan menindaklanjuti.
“Terima kasih atas informasinya. Keluhan warga akan saya sampaikan ke dinas terkait. Kami akan koordinasikan lebih lanjut,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Proyek ini menjadi sorotan karena dibiayai oleh uang publik, namun hasilnya diduga jauh dari kualitas yang diharapkan. Minimnya pengawasan dari dinas terkait dan lemahnya pengendalian mutu menjadi pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan ini?
Reporter: Aep Apriyatna
